KARAWANG _ beritanyatanews.web.id
Kekecewaan mendalam dirasakan lima pimpinan redaksi media di Karawang setelah mendatangi Kantor Setda Kabupaten Karawang guna meminta klarifikasi terkait dugaan polemik dana publikasi di lingkungan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Karawang. Namun, upaya konfirmasi tersebut berujung tanpa hasil karena pihak yang hendak ditemui tidak kunjung memberikan penjelasan maupun menemui awak media.
Sejak pagi hari, para pimpinan redaksi menunggu dengan harapan memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan agar pemberitaan yang disajikan kepada publik benar-benar berimbang. Akan tetapi, hingga waktu berlalu, pihak terkait disebut sibuk menghadiri rapat dan tidak memberikan kepastian kepada awak media yang datang untuk melakukan konfirmasi.
“Kami datang bukan untuk mencari sensasi, tetapi menjalankan tugas jurnalistik agar berita yang kami sajikan ke publik benar-benar sesuai fakta dan berimbang. Sangat disayangkan sampai kami pamit tidak ada satu pun penjelasan yang kami dapatkan dari pihak Setda,” ungkap salah satu pimpinan redaksi dengan nada kecewa.Ketiadaan penjelasan resmi dari pihak Setda Karawang dinilai semakin memperkeruh suasana dan memunculkan berbagai spekulasi di kalangan insan pers maupun masyarakat.
Menanggapi polemik tersebut, Ketua IWO Indonesia DPD Karawang, Syuhada Wisastra, turut angkat bicara dan meminta persoalan ini dibuka secara terang benderang.
“Jika benar ada anggaran publikasi yang sudah dicairkan namun tidak jelas alurnya, maka harus dibuka secara transparan. Jangan sampai nama wartawan dijadikan tameng ataupun alat pembenaran administrasi,” tegas Syuhada.Ia juga meminta pihak Kesra Setda Karawang segera memberikan klarifikasi resmi disertai bukti administrasi yang sah agar tidak menimbulkan fitnah serta kegaduhan di kalangan wartawan.
Menurutnya, apabila ditemukan indikasi pelanggaran administrasi maupun dugaan penyalahgunaan anggaran daerah, maka aparat penegak hukum serta Inspektorat Kabupaten Karawang harus segera turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan.
“Kami mendukung keterbukaan informasi publik. Jika memang ada SPJ, bukti penerimaan, maupun aliran dana, silakan dibuka secara jelas. Jangan sampai muncul dugaan SPJ fiktif ataupun permainan anggaran yang mencederai kepercayaan publik,” ujarnya.menambahkan, profesi wartawan tidak boleh dibawa-bawa dalam praktik yang dapat merusak marwah pers dan integritas jurnalistik.Sementara itu, lima pimpinan redaksi yang datang langsung ke kantor Setda Karawang mengaku sangat menyayangkan sikap tertutup yang ditunjukkan pihak terkait. Mereka berharap pemerintah daerah segera memberikan penjelasan resmi agar polemik yang dinilai mencoreng wajah pemerintahan Kabupaten Karawang tersebut tidak terus bergulir liar di tengah masyarakat.
Red *ALDY*